PON, Buka Tutup Tidak Gratis

Pekanbaru - Sampai saat ini wacana panitia mengomersilkan upacara pembukaan penutupan PON XVIII di Pekanbaru, Riau, mendapat tentangan dari kalangan masyarakat setempat. "Uang rakyat Riau sudah dikuras sejak tahun 2007 hingga 2012 sebesar Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan PON. Kalau masih disuruh bayar (beli tiket), sebaiknya masyarakat jangan menonton PON di Riau ini," kata tokoh masyarakat Riau, Azlaini Agus, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (27/8/2012). Menurut Azlaini yang juga dosen Universitas Islam Riau (UIR) itu, PB PON Riau dinilai telah memaksakan dirinya untuk terus mengeruk uang rakyat. Mestinya, dengan sudah terkurasnya uang rakyat Rp 4,7 triliun, mestinya perhelatan akbar itu digratiskan untuk rakyat. "Ini 'kan bukan pertunjukan sirkus yang harus main pungut biaya. Kita justru balik bertanya, apa sebenarnya tujuan PON ini. Bukankah PON ini seluruhnya saat ini didanai dari APBD Riau. Kenapa rakyat masih harus dipungut biaya lagi. Ini sudah keterlaluan," kata Azlaini Agus mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu. Beberapa waktu lalu panitia melontarkan wacana menjual tiket upacara pembukaan dan penutupan dengan alasan kapasitas stadion terbatas, sehingga harus ada cara supaya penonton tidak melebihi kuota yang ada. Menurut Azlaini, jika PB PON beralasan bahwa Stadion Utama Riau terbatas hanya sekitar 40 ribuan tempat duduk, mestinya ada pembagian kuota antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten. Dengan demikian rakyat diajak nonton gratis baik pembukaan dan penutupan PON. "Memangnya kalau bayar stadion itu apa tidak penuh juga? Saya rasa panitia janganlah cari-cari pembenaran untuk memungut biaya lagi dari rakyat. Kalau masih tetap dipungut, sebaiknya tak usah diadakan PON di Riau ini," kata Azlaini. Hal itu senada diungkapkan pengamat hukum Kapitra Ampera. Menurutnya, jika PB PON memaksakan kehendaknya memungut biaya, maka pungutan biaya itu patut dipertanyakan. Sebab, pelaksanaan PON merupakan bentuk kegiatan sosial pemerintah ke masyarakat, bukan ajang komersil. "Kalau dipungut biaya juga, kita malah balik bertanya, uang dari pungutan itu untuk apa lagi? Bukankah seluruh biaya yang ditimbulkan untuk PON bersumber dari rakyat Riau seutuhnya?" kata Kapitra. Masih menurut Kapitra, sebenarnya rakyat itu sudah apatis dengan Pemprov Riau yang terbukti mengorupsi dana publik dalam pelaksanaan PON ini. "Sudahlah uang rakyat mereka jorupsi bersama-sama, kok masih tega-teganya mau mungut lagi dari rakyat. Kalau tidak, ya tak usah saja buat PON di Riau ini," kata Kapitra. Humas PBPON Riau, Chairul Rizki beralasan, rencana pungutan itu terpaksa dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung. "'Kan tidak hanya kita saja yang akan melakukan pungutan ini. PON di Sumsel dan Kaltim juga dipungut biaya kok," kata Rizki. (*)