PON Jalan, Proses Hukum Apalagi

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng melaporkan perkembangan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) kepada Presiden SBY. Menpora memastikan proses hukum yang sedang berlangsung terkait kasus suap PON yang ditangani KPK tidak mempengaruhi persiapan PON. "Kalau kita prinsipnya sama seperti waktu Sea Games, yang juga ada persoalan hukum, Kasus hukumnya jalan terus, sama persiapan PON tetap jalan terus," ujar Menpora Andi Mallarangeng di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2012). "Dan yang penting penyelenggaraannya jangan sampai terhambat. Semua melakukan evaluasi, kalau semua melakukan dengan benar kan tidak perlu takut," lanjutnya. Dalam laporannya kepada presiden Andi mengatakan ada kendala di 7 venue yang dibayar oleh APBD. Hal itulah yang dibahas bersama Mendagri dan Presiden SBY siang ini. "Sebelum Lebaran juga sudah ada rapat dengan Menkokesra, dengan menteri dan yang lain. Diputuskan untuk memberikan pendampingan pada PB PON yang diketuai Gubernur Riau terutama dalam hal mempersiapkan 7 venue dan APBD sudah diketuk. Sehingga semuanya bisa digunakan," paparnya. Seperti yang dilaporkan Gubernur Riau Rusli Zainal kepada dirinya, Andi yakin msalah-masalah yang ada akan selesai tepat waktu. Presiden SBY juga dijadwalkan akan membuka acara tersebut pada 11 September 2012. "Maka Insya Allah semua berjalan baik. Setelah Lebaran berbagai macam pekerjaan bisa dipercepat lagi," ungkapnya, Menurut Andi, 7 venue yang belum selesai itu hanya tinggal sedikit lagi untuk dapat rampung, salah satu venue yang belum selesai adalah untuk cabang olahraga softball dan baseball dimana lapangannya sudah siap namun hanya tinggal tribunnnya yang belum selesai. "Tapi yang terutama mendesak adalah cabang menembak. Tetapi kita sepakat untuk mengutamakan fungsinya. Artinya alat alat segera dipasang dan bisa digunakan. Misalnya landscapenya belum selesai, yang penting sudah bisa digunakan. Atau juga gedungnya belom sempurna, saya lihat kemarin masih plafon belum selesai, lantainya juga belum selesai, tapi Insya Allah fungsinya bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan setelah Lebaran segera semuanya bisa dipersiapkan dengan secepat-cepatnya," jelas Andi. Mengenai anggaran PON, ada tim pendamping agar anggaran tersebut tidak diselewengkan. Kemenpora bekerjasama dengan Polri, Kejagung, BPKP, LKPP dan sebagainya yang diketuai oleh Menkokesra. "Ada tim pendampingan untuk supaya bisa menggunakan dana APBD. Ini ada pengarahnya para menteri, Polri, Kejagung, BPKP, LKPP dan sebagainya. Tapi kemudian diketuai oleh Menko Kesra, kemudian nanti ada staf beliau yang mengurusi tim teknis terutama dari LKPP, BPKP, Kepolisan dan Jaksa Agung, agar semua sesuai peruntukannya dan sesuai aturan yang ada," kata Andi. Anggaran dari pemerintah pusat, lanjut Andi, sebesar Rp 100 miliar, Tapi anggaran tersebut hanya untuk penyelenggaraan, bukan untuk pembangunan venue. (*)